Bicara Fakta Informasi Berita Terkini, Berita Terbaru dan Berita Hari Ini
Lembaga Keuangan Non Bank atau yang sering disebut dengan LKNB merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan namun tidak memiliki izin sebagai bank. Meskipun demikian, LKNB memiliki peran penting dalam memajukan sektor keuangan di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, LKNB juga memiliki risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dasar hukum yang mengatur LKNB. Pada artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai dasar hukum LKNB.
Dasar Hukum Lembaga Keuangan Non Bank
Dasar hukum LKNB dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur LKNB:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 1 ayat (27) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa LKNB adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin sebagai bank dan tidak tergabung dalam jaringan pembayaran nasional. Undang-undang ini juga mengatur bahwa LKNB harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.06/2002 tentang Lembaga Keuangan Non Bank
Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai tata cara pendaftaran dan pengawasan LKNB oleh OJK. LKNB yang ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki izin dari OJK terlebih dahulu. Selain itu, LKNB juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2013 tentang Lembaga Keuangan Non Bank yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha sebagai Pihak yang Menerima Simpanan
Peraturan ini mengatur tentang LKNB yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai pihak yang menerima simpanan. LKNB tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki modal yang cukup, memisahkan dana nasabah dari dana milik LKNB, dan melakukan audit secara berkala.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pengendalian Risiko Lembaga Keuangan Non Bank
Peraturan ini mengatur tentang pengendalian risiko yang harus dilakukan oleh LKNB. LKNB harus memiliki sistem pengendalian risiko yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance. Peraturan ini juga mengharuskan LKNB untuk melaporkan risiko yang dihadapinya secara berkala kepada OJK.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2017 tentang Lembaga Keuangan Non Bank yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Pinjam Meminjam Uang
Peraturan ini mengatur tentang LKNB yang menyelenggarakan kegiatan usaha pinjam meminjam uang. LKNB tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki modal yang cukup, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LKNB memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa LKNB beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko yang merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, LKNB harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK. Sebagai masyarakat yang menggunakan jasa LKNB, kita juga harus memahami dasar hukum yang mengatur LKNB agar kita dapat memilih LKNB yang terpercaya dan aman untuk menanamkan dananya.
